Tantangan perusahaan pembiayaan di 2019

Di tengah kelesuan ekonomi, perusahaan pembiayaan (multifinance) tetap mampu tumbuh, meskipun melandai pada tahun ini. Ada ragam tantangan yang melanda salah satu industri keuangan tersebut.

Pada September 2018, muncul kasus perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang diduga menggunakan penjaminan dengan piutang fiktif sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp 14 triliun. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin delapan perusahaan pembiayaan dan membekukan sekitar.

Lantas, sejauh mana kinerja perusahaan pembiayaan tersebut? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan kegiatan perusahaan pembiayaan adalah melakukan usaha sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring) , kartu kredit dan pembiayaan konsumen (consumer finance).

Sebelumnya kinerja perusahaan pembiayaan dibagi menurut lima jenis usaha yakni sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen dan pembiayaan lainnya. Namun sejak September 2016, kinerja perusahaan pembiayaan disajikan menurut pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dan memang, data OJK menunjukkan total pembiayaan hanya tumbuh 5,92% dari Rp 411,19 triliun per Oktober 2017 menjadi Rp 435,55 triliun per Oktober 2018. Pertumbuhan yang menipis dari 6,06% pada bulan sebelumnya IDN Poker.

Rinciannya, pembiayaan investasi naik cukup signifikan 16,18% dari Rp 117,19 triliun menjadi Rp 136,15 triliun dengan kontribusi 31,26% dari total pembiayaan Rp 435,55 triliun. Pembiayaan modal kerja naik tipis 3,19% dari Rp 23,52 triliun menjadi Rp 24,27 triliun (5,57%). Sedangkan pembiayaan multiguna naik 6,28% dari Rp 239,29 triliun menjadi Rp 254,32 triliun (58,39%).

Sementara itu, pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK naik 5,47% dari Rp 128 miliar menjadi Rp 135 miliar (0,03%). Sebaliknya, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah justru turun signifikan 33,42% dari Rp 31,06 triliun menjadi Rp 20,68 triliun (4,75%).

Meskipun rapor kurang menggelora, perusahaan pembiayaan mampu meningkatkan laba bersih 22,24% dari Rp 11,15 triliun menjadi Rp 13,63 triliun.

Menyoal pemeringkatan asuransi

Rating atau pemeringkatan asuransi dilakukan oleh berbagai media bisnis dan perbankan setiap tahun. Dan biasanya disertai perayaan penganugerahan kepada perusahaan yang memperoleh predikat. Rating dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan asuransi yang wajib dipublikasikan di media massa paling lambat 30 April untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember tahun sebelumnya.

Biasanya, pemeringkatan itu dilakukan dengan menggunakan berbagai parameter kesehatan keuangan dengan mengacu pada ukuran rating yang biasa dilakukan oleh Standard & Poors dan AM Best. Itu untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja manajemen asuransi Daftar Poker.

Namun rating asuransi tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kesehatan keuangan dan kemampuan terlebih kemauan asuransi membayar klaim. Data tahun 2011–2016 menunjukkan jumlah sengketa yang ditangani Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) melalui mediasi dan ajudikasi sebanyak 110 kasus sengketa asuransi umum dan 82 kasus sengketa asuransi jiwa.

Disimpulkan bahwa lebih banyak penolakan klaim oleh asuransi dilakukan dengan alasan yang tidak cukup kuat. Sehingga asuransi harus mengubah keputusan semula menolak klaim dan majelis memutuskan asuransi harus membayar klaim.

Rating menggunakan data laporan keuangan pada posisi tanggal tertentu. Dan menggunakan ukuran kuantitatif berbasis neraca publikasi yang sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisinya tidak steril dari kosmetik dan rekayasa akuntansi. Tidak jarang perusahaan dengan laporan keuangan sangat bagus belakangan terbukti bermasalah. Kasus Bakrie Life (2008), Bumi Asih Jaya (2013), terakhir kasus SNP Finance dan Asuransi Jiwasraya yang diaudit oleh akuntan publik kelas dunia pun tumbang.

Rating asuransi 2018 oleh dua media menempatkan Jiwasraya dengan predikat terbaik dan sangat bagus walau saat rating disusun belum mempublikasikan laporan keuangan. Jadi rating asuransi perlu dilengkapi dengan ukuran kualitatif untuk men diskonto laporan keuangan yang nampak kinclong, tapi dalam kenyataan berbeda 180 derajat.

Kombinasi ukuran kuantitatif dan kualitatif diperlukan agar hasil rating lebih kredibel dan akuntabel bagi kebutuhan akan keterbukaan informasi publik. Misalnya dengan menggali aspek kepatuhan, governance, inovasi, pengembangan teknologi informasi dan SDM dari para pelaku asuransi.

Bagaimanapun rating hingga kini menjadi satu satunya sumber informasi bagi publik untuk menilai kinerja asuransi secara mikro dengan berbagai indikator. Namun asosiasi yang menjadi wadah seluruh pelaku asuransi tidak menyajikan informasi keuangan secara detil. Melainkan hanya data penjualan kotor yang tidak menggambarkan secara utuh dan benar kinerja seluruh pelaku.

Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan asuransi dengan rupa rupa laporan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian tidak melakukan respons dan analisis apapun dengan laporan yang diterima agar dapat dijadikan bahan evaluasi oleh masyarakat. Untuk menilai kinerja setiap perusahaan asuransi OJK berencana menambah lagi dengan laporan harian sebagai reaksi dari kasus tunda bayar Jiwasraya baru baru ini. Sementara dengan laporan yang sudah ada, OJK gagal mengidentifikasi isu strategis yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh industri tersebut.