Relasi baru pusat dan daerah di laut

Di Provinsi Kepulauan Riau, isunya lumayan santer dan menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat di sana. Setelah sekian lama berjuang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinyatakan berwenang menarik pungutan retribusi ruang laut di wilayah perairan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM memberikan wewenang ke Pemprov Kepri, selama ini baru sebatas uang labuh jangkar atau anchorage, menjadi game changer dalam relasi pemerintah pusat-pemerintah daerah di laut. Sehingga, pada derajat tertentu, keduanya kini berada dalam posisi yang relatif sejajar dalam pengelolaan ruang laut. Tapi masih terlalu dini mengatakan Pemprov Kepri akan bertambah koceknya dengan kewenangan memungut uang labuh jangkar.

Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Pemprov Kepri agar pemasukan yang diincar bisa masuk ke kas daerah. Mulai dari regulasi lokal, birokrasi daerah, SDM setempat, dan lain sebagainya. Jika semua aspek ini tidak dapat diselesaikan secepatnya, kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah terbuka lebar bisa jadi akan lenyap ditelan masa.

Ada banyak contoh bagaimana pedang waktu membuat aspek tadi (khususnya regulasi) menjadi tumpul. Contohnya pada level nasional, Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) coast guard. Ego sektoral di kementerian dan lembaga telah mengganjal aturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu tak jua kunjung jadi sampai saat ini.

Pada tingkat daerah tentu proses legislasi sebuah regulasi, dalam hal ini Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), bisa jadi jauh lebih rumit dibanding pada tingkat pusat. Ketika Kepri hendak menindaklanjuti putusan Kemenkumham terkait pungutan uang labuh jangkar, kerumitan yang akan muncul pastinya lebih maksimal. Pasalnya, isu yang dibahas seputar bagi-bagi duit antar pusat-daerah. Untuk masalah yang satu ini pusat selalu pelit.

Relasi pusat-daerah di laut mengalami perubahan beberapa kali sejak era reformasi ini. Perubahan ini dapat dilihat dari silih bergantinya aturan perundangan yang mengatur hubungan tersebut. Aturan seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 yang kembali diganti dengan UU No 23 Tahun 2014. Kendati demikian, ada satu semangat yang tetap mengalir dalam semua undang-undang tadi.

Semangat itu adalah pengelolaan ruang laut diserahkan kepada pemerintah daerah. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa ruang laut 0-4 mil laut dari garis pantai dikelola oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Sementara, bagi pemerintah provinsi kewenangan pengelolaan laut sepanjang 12 mil laut dari garis pantai. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan ruang laut oleh pemkab/pemkot yang diberikan dua undang-undang sebelumnya dicabut. Seluruh kewenangan pemda di laut selanjutnya diserahkan ke tangan pemprov.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan