Merindukan partai berintegritas

Kita sangat respek dan menyambut baik niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperbaiki konstruksi pengelolaan kelembagaan parpol di mata publik melalui pembangunan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Ada empat poin penting sistem integritas yang digagas, yakni pendanaan parpol yang transparan dan akuntabel, rekrutmen pejabat publik melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol serta pengaturan dan penegakan kode etik.

Gagasan SIPP muncul manakala KPK galau berat karena sejak berdiri telah menjerat 891 koruptor dan 545 orang adalah politisi. Sedangkan sisanya kader partai yang terlibat perkara rasuah. Sampai saat ini, 61,17% pelaku diproses dalam kasus korupsi politik. Maraknya korupsi di sektor politik menjadi salah satu alasan kenapa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jalan di tempat (KPK, 2018).

SIPP diharapkan bisa membangunkan parpol dari tidur panjang selama ini yang selalu bergulat dengan kultur medioker. Partai politik yang diharapkan bertransisi menjadi institusi perpanjangan suara dan kepentingan rakyat pasca-reformasi terkadang menjadi ranah perwakilan kepentingan kaum elite menggunakan baju mentereng demokrasi.

Sebenarnya gerundelan soal parpol yang identik dengan krisis kefatsunan dan korup bukan hanya terjadi sekarang. Ketika Soekarno berorasi di forum pertemuan wakil pemuda pada 8 Oktober 1956, ia juga mengkritik partai yang penuh dengan sikut-sikutan. Ia mencontohkan Pemilu 1955 yang gaduh, empat partai besar (PNI, Masyumi, NU dan PKI) berhadapan dalam duel identitas, terjebak dalam dikotomis surga-neraka, sampai-sampai Masyumi mengeluarkan statemen penolakan pemakaman kaum komunis yang diidentikkan sebagai kafir hingga intimidasi terhadap warga konstituen di desa. Soekarno mengajak rakyat menguburkan partai.

Tahun 1962 Herbert Feith menulis buku berjudul The Decline of Constituional Democracy in Indonesia.Di buku itu ia menyorot keras soal kejatuhan sistem demokrasi parlementer. Karena kegaduhan dan konflik parpol yang berlarut-larut, termasuk korupsi yang begitu masif dan menyeret Tentara Nasional Indonesia hingga kemudian beralih ke era demokrasi terpimpin pada pertengahan 1959.

Kritik tersebut masih dibutuhkan saat ini dengan melihat kinerja parpol yang dibayang-bayangi kabut tebal inkonsistensi nilai etik-moral, memudarnya prinsip ideologis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang ditandai dengan perilaku korupsi berjamaah yang menyubur dari rahimnya.

Partai politik semakin ke sini semakin dilingkari indolensi visi demokratiknya untuk menjalankan esensi kedaulatan rakyat sehingga kinerja parpol lebih berbasis pada kesadaran atribut, jargon dan propaganda semu yang membelah hati rakyat.

Dalam hal pendanaan parpol misalnya, sejauh ini belum ada komitmen parpol untuk membangun integritas sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel. Dulu parpol mengeluhkan soal bantuan keuangan negara kepada parpol yang kecil (setiap suara sah yang diperoleh parpol mendapat Rp 108). Namun setelah pemerintah menyetujui kenaikan dana bantuan parpol 10 kali lipat menjadi Rp 1000 per suara sah, harapan agar celah korupsi bisa diminimalisir belum kunjung terwujud. Buktinya kepala daerah yang korupsi dengan motif pengembalian biaya politikyang besar dalam proses pilkada, terus saja terjadi hingga detik ini.

Menurut Polmark Indonesia, total bantuan keuangan untuk 10 parpol yang lolos ke DPR berdasarkan hasil pemilu mencapai Rp 13,2 miliar. Selain bantuan parpol untuk daerah yang nilai totalnya mencapai Rp 385,4 miliar. Dengan kenaikan 10 kali lipat, maka 10 parpol yang lolos ke DPR berhak menerima Rp 132 miliar.

Muncul pertanyaan, mungkinkah tambahan dana tersebut digunakan untuk proses pendidikan politik dan membiayai rutinitas operasional sekretariat partai sesuai mandat PP No 1/2018? Selama ini catatan penggunaan bantuan keuangan parpol tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat di laman resmi masing-masing parpol.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan