Menyoal pemeringkatan asuransi

Rating atau pemeringkatan asuransi dilakukan oleh berbagai media bisnis dan perbankan setiap tahun. Dan biasanya disertai perayaan penganugerahan kepada perusahaan yang memperoleh predikat. Rating dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan asuransi yang wajib dipublikasikan di media massa paling lambat 30 April untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember tahun sebelumnya.

Biasanya, pemeringkatan itu dilakukan dengan menggunakan berbagai parameter kesehatan keuangan dengan mengacu pada ukuran rating yang biasa dilakukan oleh Standard & Poors dan AM Best. Itu untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja manajemen asuransi Daftar Poker.

Namun rating asuransi tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kesehatan keuangan dan kemampuan terlebih kemauan asuransi membayar klaim. Data tahun 2011–2016 menunjukkan jumlah sengketa yang ditangani Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) melalui mediasi dan ajudikasi sebanyak 110 kasus sengketa asuransi umum dan 82 kasus sengketa asuransi jiwa.

Disimpulkan bahwa lebih banyak penolakan klaim oleh asuransi dilakukan dengan alasan yang tidak cukup kuat. Sehingga asuransi harus mengubah keputusan semula menolak klaim dan majelis memutuskan asuransi harus membayar klaim.

Rating menggunakan data laporan keuangan pada posisi tanggal tertentu. Dan menggunakan ukuran kuantitatif berbasis neraca publikasi yang sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisinya tidak steril dari kosmetik dan rekayasa akuntansi. Tidak jarang perusahaan dengan laporan keuangan sangat bagus belakangan terbukti bermasalah. Kasus Bakrie Life (2008), Bumi Asih Jaya (2013), terakhir kasus SNP Finance dan Asuransi Jiwasraya yang diaudit oleh akuntan publik kelas dunia pun tumbang.

Rating asuransi 2018 oleh dua media menempatkan Jiwasraya dengan predikat terbaik dan sangat bagus walau saat rating disusun belum mempublikasikan laporan keuangan. Jadi rating asuransi perlu dilengkapi dengan ukuran kualitatif untuk men diskonto laporan keuangan yang nampak kinclong, tapi dalam kenyataan berbeda 180 derajat.

Kombinasi ukuran kuantitatif dan kualitatif diperlukan agar hasil rating lebih kredibel dan akuntabel bagi kebutuhan akan keterbukaan informasi publik. Misalnya dengan menggali aspek kepatuhan, governance, inovasi, pengembangan teknologi informasi dan SDM dari para pelaku asuransi.

Bagaimanapun rating hingga kini menjadi satu satunya sumber informasi bagi publik untuk menilai kinerja asuransi secara mikro dengan berbagai indikator. Namun asosiasi yang menjadi wadah seluruh pelaku asuransi tidak menyajikan informasi keuangan secara detil. Melainkan hanya data penjualan kotor yang tidak menggambarkan secara utuh dan benar kinerja seluruh pelaku.

Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan asuransi dengan rupa rupa laporan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian tidak melakukan respons dan analisis apapun dengan laporan yang diterima agar dapat dijadikan bahan evaluasi oleh masyarakat. Untuk menilai kinerja setiap perusahaan asuransi OJK berencana menambah lagi dengan laporan harian sebagai reaksi dari kasus tunda bayar Jiwasraya baru baru ini. Sementara dengan laporan yang sudah ada, OJK gagal mengidentifikasi isu strategis yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh industri tersebut.

Data riset sebuah media atas neraca publikasi tahun 2017, sejumlah 73 perusahaan asuransi umum menunjukkan rasio beban (klaim, usaha dan komisi) terhadap pendapatan premi neto asuransi umum rata-rata 125,08%. Jumlah perusahaan dengan rasio beban (net combined operating ratio) di atas 100% sebanyak 52 perusahaan (71,23%). Di sektor asuransi jiwa, sebanyak 51 perusahaan dengan rata-rata rasio beban 118,02%. Jumlah perusahaan dengan rasio beban di atas 100% sebanyak 35 perusahaan (68,62%).

 

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Sumardjo Gatot I, Dirjen Tanaman Pangan: Kita Harus Percayakan Data Pangan ke BPS

KONTAN.CO.ID – Polemik data pangan kembali mencuat beberapa waktu lalu. Kisruh dan perbedaan pendapat ini melibatkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemdag), dan Kementerian Pertanian (Kemtan).

Selama ini, data Kemtan dan Kemdag soal pangan kerap tak sinkron. Ini yang sempat menyulut perdebatan terbuka antara Kemdag dengan Perum Bulog.

Kemdag menilai, impor beras perlu karena produksi menurun, tapi Bulog justru menilai stok sudah penuh. Di sisi lain, Kemtan mengklaim produksi beras selalu melebihi kebutuhan setiap bulannya.

Pemerintah akhirnya akan menyatukan data produksi dan kebutuhan pangan di Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan begitu, Kemtan dan kementerian lain terkait pangan tidak membuat data sendiri.

Rencana itu seiring dengan niat pemerintah membentuk data tunggal pangan. Nantinya, data tersebut akan jadi acuan semua pihak.

Pembentukan data tunggal pangan juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk menghindari perbedaan data yang sering terjadi antarkementerian dan lembaga.

Bagaimana rencana pemerintah menuju data tunggal pangan? Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kemtan  Sumardjo Gatot Irianto membeberkannya kepada wartawan Tabloid KONTAN Ragil Nugroho, Rabu (31/10) lalu. Berikut nukilannya:

KONTAN: Kenapa data pangan bisa berbeda-beda?
GATOT:
Sebenarnya, tidak bisa dikatakan berbeda juga. Dari dulu, data pangan disediakan BPS. Kenapa? Karena mereka punya satuan kerja (satker) di daerah-daerah juga memiliki kapasitas.

BPS sudah sejak lama menggunakan metode eyes estimate kemudian mengolah dan merilis data pangan. Data itu yang digunakan semua instansi termasuk Kementerian Pertanian.

Nah, sejak 2016, BPS tidak lagi merilis data karena sedang menggunakan dan menyempurnakan metode baru yakni Kerangka Sampel Area (KSA).

Sejak itu, BPS memutuskan tidak mempublikasikan secara resmi. Data yang ada di halaman situs Kemtan, sepenuhnya diambil dari data internal BPS.

KONTAN: Terus, kenapa Kemtan tidak melakukan pengukuran dan penghitungan data pangan sendiri?
GATOT:
Karena memang, fokus kami tidak di situ. Lagipula, sudah diamanatkan oleh pemerintah kepada BPS untuk penghitungan data pangan.

KONTAN: Memang, apa, sih,  KSA dan keunggulannya?

Reporter: Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan

Pungutan sampah turis

Sudah sering terjadi ikan paus dan hiu terdampar di pantai. Bila tak segera didorong kembali ke laut, mereka bisa mati. Kerap juga mereka sudah jadi bangkai ketika tergulung ombak ke daratan.

Tapi kejadian terdamparnya paus sperma di Kepulauan Wakatobi, baru-baru ini, sungguh menyedihkan. Di dalam perutnya ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg. Ada kantong, gelas, dan botol plastik, tali rafia, hingga sandal jepit.

Sebetulnya bukan kali ini saja dijumpai bangkai ikan yang saluran pencernaannya penuh sampah plastik. Sering banget. Hanya kebetulan peristiwa terakhir ini mendapat perhatian meluas. Sebelumnya, khalayak juga dihebohkan foto viral seekor kuda laut yang ekornya menggenggam pembersih telinga. Di Kepulauan Komodo pun acap ditemukan ikan pari manta yang sakit lantaran melahap kantong plastik.

Polusi sampah di tempat wisata, yang harusnya lebih bersih ketimbang tempat umum lainnya, sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Apalagi sampah plastik yang susah terurai, sangat mencemari lingkungan yang semestinya bersih dan indah di mata. Di luar lokasi tempat wisata jelas lebih parah lagi, di mana-mana bertebaran sampah plastik.

Lalu, bagaimana cara mengatasi sampah yang mencemari lingkungan termasuk tempat wisata? Pemerintah berencana menarik pungutan sampah kepada para turis, ancar-ancarnya sebesar US$ 1 untuk turis lokal dan US$ 10 buat turis mancanegara. Tagihan hotel nantinya memasukkan pungutan sampah, yang kemudian disetorkan ke kas daerah untuk membiayai pengelolaan sampah di daerah wisata.

Kendati ada landasan hukumnya, tapi rencana pengenaan pungutan sampah ini jelas mengundang banyak pertanyaan. Terutama menyangkut efektivitasnya. Persoalan sampah di tempat wisata, kok, pendekatannya dana dan anggaran? Selama ini sudah ada retribusi sampah di daerah, kenapa individu turis harus ditariki pungutan pula?

Alih-alih bikin bersih tempat pelancongan, jangan-jangan malah cuma mempermahal ongkos wisata. Sementara permasalahan pokoknya, pengelolaan sampah dan tata niaga produk plastik, terabaikan. Jangan sampai pungutan pajak ditangguk, sampah tetap bertumpuk-tumpuk.

Maka regulasi untuk menekan konsumsi plastik, termasuk tas plastik belanja yang pernah diujicobakan, perlu segera diimplementasikan dengan pasti. Penegakan hukum harus tegas. Barangsiapa yang membuang sampah sembarangan harus dikenai sanksi yang menjerakan.

Ardian Taufik Gesuri

Reporter: Ardian Taufik Gesuri
Editor: Tri Adi

Reporter: Ardian Taufik Gesuri
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Meluruskan polemik dana kelurahan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan telah menyiapkan dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan pada 2019 dengan usulan Rp 3 triliun yang dikenal sebagai dana kelurahan. Dana ini dianggap sarat kepentingan pencitraan di masa kampanye ini yang pada mulanya tidak ada masalah dengan dana kelurahan.

Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, secara garis besar sejatinya ada lima alasan dana kelurahan harus segera cair. Pertama, wacana dana kelurahan itu berasal dari masyarakat dan sudah ada sejak dana desa digulirkan pemerintah. Bahkan ada beberapa desa menolak berubah status menjadi kelurahan.

Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo tengah tahun lalu, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pertengahan tahun ini menyatakan dana kelurahan mendesak untuk dicairkan. Lantaran banyak warga tinggal di perkotaan.

Wajar bila perhimpunan para walikota membutuhkan sokongan lebih kuat dari pemerintah pusat. Karenanya bantuan pendanaan kelurahan melalui DAU tambahan merupakan dukungan nyata pemerintah pusat kepada daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kedua, dana kelurahan bukan murni program baru. Dana desa dan dana kelurahan sebenarnya merupakan satu kesatuan yang memang sudah semestinya mendapatkan perlakuan sama. Dana khusus untuk kelurahan sudah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 230 UU Pemda disebutkan, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran Kecamatan.

Meski seharusnya mendapat perlakuan yang sama, pemerintah belum mengalokasikan dana kelurahan. Padahal untuk desa, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebagaimana amanat UU Desa sejak tahun 2015.

Ketiga, semakin lama ditunda pengucuran dana kelurahan artinya opportunity untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota juga tertunda. Dana kelurahan ini diharapkan menjadi sumber penggerak ekonomi kota. Pengentasan masyarakat miskin kota harus disokong pertumbuhan ekonomi yang berpangkal pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah oleh aliran dana kelurahan tersebut.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Mengantisipasi pengetatan likuiditas

Akhir-akhir ini banyak kalangan memperkirakan, di ujung tahun 2018 hingga tahun depan, perbankan Indonesia akan menghadapi kondisi likuiditas yang semakin ketat. Hal ini tidak terlepas dari penyaluran kredit yang akan terus tumbuh. Pihak lainnya, perolehan dana pihak ketiga (DPK) cenderung tersendat.

Bila kita mengacu data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per September 2018 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memang terlihat kredit telah tumbuh lumayan tinggi. Secara tahunan mencapai 12,98%. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yang tumbuh 7,93%. Tapi, derasnya laju penyaluran kredit tersebut ternyata tidak dapat diimbangi oleh perolehan DPK yang hanya tumbuh 6,60%, atau melambat dibandingkan September 2017 yang tumbuh 11,69%.

Sementara itu, bila kita bersandar pada indikator loan to deposit ratio (LDR), yakni indikator yang sering kali menjadi patokan dalam menilai kondisi likuiditas perbankan, yang telah mencapai 94,39% dan meningkat ketimbang akhir tahun 2017 yang baru mencapai 90,41%, memang memberi pertanda likuiditas perbankan yang semakin menipis. Pasalnya, LDR sebesar 94,39% itu berarti bahwa hampir 95% dari DPK yang diperoleh telah disalurkan dalam bentuk kredit.

Pada waktu yang sama, tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), yakni BI seven day reverse repo rate (BI7DRR), semakin menguatkan persepsi adanya keketatan likuiditas itu. Padahal, kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut sejatinya lebih ditujukan untuk menurunkan current account deficit (CAD) ke dalam batas yang aman, dan agar pasar keuangan domestik tetap menarik bagi investor dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan (ahead the curve).

Pengambilan kebijakan ini mengingatkan kita pada waktu Indonesia menghadapi adanya kepanikan pasar di pasar finansial dari para investor akibat rencana pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) pada tahun 2013. Waktu itu, BI merespons dengan mengerek suku bunga acuan hingga 175 bps dari 6,00% menjadi 7,75% seiring dengan meningkatnya defisit transaksi berjalan (CAD) dan pelarian modal dari pasar obligasi dan saham secara massal dari Indonesia.

Sesungguhnya perbankan telah menyadari kondisi tersebut. Oleh karena itu, pelbagai langkah akan diambil. Yang pasti, mereka akan menyesuaikan kembali penyaluran kredit dengan DPK yang ada.

Pasalnya, pendorong utama (main driver) kredit tentu berasal dari ketersediaan likuiditas. Mereka otomatis akan menginjak pedal rem untuk mengurangi kencangnya laju penyaluran kredit apabila likuiditas yang diperoleh tidak mendukung. Terlebih, perbankan juga harus menyisihkan sebagian DPK itu untuk ditempatkan di giro wajib minimum (GWM) di BI dan aset likuid sebagaimana yang diwajibkan otoritas terkait.

Perbankan juga mulai mencari alternatif pendanaan non-DPK atau yang biasa disebut wholesale funding. Bank-bank yang terutama dari kalangan bank menengah dan besar akan memilih untuk menerbitkan surat utang seperti obligasi, medium term notes (MTN) dan negotiable certificate deposits (NCD), termasuk juga menarik pinjaman dari pihak lain berupa pinjaman bilateral atau utang luar negeri. Sementara untuk bank-bank dengan aset mini tampaknya lebih mengandalkan injeksi modal dari pemegang saham sebagai sumber dana untuk ekspansi kredit kedepan.

Selain sebagai alternatif atau diversifikasi sumber pendanaan, wholesale funding tersebut juga bermanfaat dalam mengurangi risiko likuiditas, terutama risiko yang bersumber dari ketidaksesuaian tenor (maturity mismatch). Pasalnya, wholesale funding umumnya memiliki tenor menengah panjang, sehingga sangat cocok sebagai sumber dana penyaluran kredit yang juga bertenor menengah panjang.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Data pribadi

Semakin banyak orang sadar akan pentingnya menyimpan data pribadi rapat-rapat. Banyak kejadian berakibat fatal karena seseorang tidak pandai menyimpan data pribadinya.

Ajeng, sebut saja begitu, seorang karyawan sebuah kantor di Jakarta Selatan pernah menjadi korban penjambretan. Tas dan isinya melayang, mengangkut serta kartu ATM dan fotokopi lusuh Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dia sendiri sudah lupa pernah dipakai mengurus apa.

Tak lebih dari 15 menit setelah kena jambret, Ajeng mengontak bank untuk memblokir akses ATM. Saat itu dia bertanya kepada petugas bank, apakah ada transaksi di rekeningnya yang terjadi belum lama ini. Si petugas bank mengonfirmasi bahwa baru beberapa menit sebelumnya seluruh saldo rekeningnya telah ditarik lewat ATM.

Singkat cerita, penjambret bisa tertangkap sehingga modus “pembobolan ATM secara kilat” bisa terjelaskan. Tak menggunakan alat canggih apapun, penjambret berhasil membobol ATM cuma dengan cara mencoba memasukkan PIN sesuai tanggal, bulan, dan tahun lahir Ajeng yang tertulis di fotokopi KTP. Sialnya, Ajeng memang memakai kombinasi angka kelahiran sebagai PIN.

Meski kewaspadaan orang terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi umumnya menyangkut urusan duit, belakangan urusan data pribadi ini telah meluas ke ranah politik. Semakin banyak orang yang ogah berbagi data kependudukan (Nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga) bahkan kepada aparat pemerintah karena khawatir disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Ketika ada instansi pemerintah meminta data kependudukan langsung ke masyarakat untuk kepentingan pendataan, misalnya, kemungkinan akan ada orang yang tidak mau berbagai data pribadi atau keluarganya kepada petugas karena tidak ingin datanya disalahgunakan untuk Pemilu 2019.

Nah, ketimbang kecurigaan seperti ini kian berkembang, ada baiknya pemerintah menerbitkan peraturan tentang pengumpulan data kependudukan masyarakat. Beleid itu mesti mengatur siapa saja yang boleh mengumpulkan atau meminta data kependudukan langsung kepada masyarakat. Peraturan semacam itu penting untuk melindungi orang-orang lugu yang tidak pernah berprasangka buruk sehingga data-data pribadi dengan mudah mereka serahkan ke pihak lain.

Instansi pemerintah sendiri mestinya tidak gampang meminta data pribadi masyarakat atas nama kebutuhan pendataan atau apapun.•

Hasbi Maulana

Reporter: Hasbi Maulana
Editor: Tri Adi

Reporter: Hasbi Maulana
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Relasi baru pusat dan daerah di laut

Di Provinsi Kepulauan Riau, isunya lumayan santer dan menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat di sana. Setelah sekian lama berjuang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinyatakan berwenang menarik pungutan retribusi ruang laut di wilayah perairan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM memberikan wewenang ke Pemprov Kepri, selama ini baru sebatas uang labuh jangkar atau anchorage, menjadi game changer dalam relasi pemerintah pusat-pemerintah daerah di laut. Sehingga, pada derajat tertentu, keduanya kini berada dalam posisi yang relatif sejajar dalam pengelolaan ruang laut. Tapi masih terlalu dini mengatakan Pemprov Kepri akan bertambah koceknya dengan kewenangan memungut uang labuh jangkar.

Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Pemprov Kepri agar pemasukan yang diincar bisa masuk ke kas daerah. Mulai dari regulasi lokal, birokrasi daerah, SDM setempat, dan lain sebagainya. Jika semua aspek ini tidak dapat diselesaikan secepatnya, kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah terbuka lebar bisa jadi akan lenyap ditelan masa.

Ada banyak contoh bagaimana pedang waktu membuat aspek tadi (khususnya regulasi) menjadi tumpul. Contohnya pada level nasional, Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) coast guard. Ego sektoral di kementerian dan lembaga telah mengganjal aturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu tak jua kunjung jadi sampai saat ini.

Pada tingkat daerah tentu proses legislasi sebuah regulasi, dalam hal ini Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), bisa jadi jauh lebih rumit dibanding pada tingkat pusat. Ketika Kepri hendak menindaklanjuti putusan Kemenkumham terkait pungutan uang labuh jangkar, kerumitan yang akan muncul pastinya lebih maksimal. Pasalnya, isu yang dibahas seputar bagi-bagi duit antar pusat-daerah. Untuk masalah yang satu ini pusat selalu pelit.

Relasi pusat-daerah di laut mengalami perubahan beberapa kali sejak era reformasi ini. Perubahan ini dapat dilihat dari silih bergantinya aturan perundangan yang mengatur hubungan tersebut. Aturan seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 yang kembali diganti dengan UU No 23 Tahun 2014. Kendati demikian, ada satu semangat yang tetap mengalir dalam semua undang-undang tadi.

Semangat itu adalah pengelolaan ruang laut diserahkan kepada pemerintah daerah. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa ruang laut 0-4 mil laut dari garis pantai dikelola oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Sementara, bagi pemerintah provinsi kewenangan pengelolaan laut sepanjang 12 mil laut dari garis pantai. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan ruang laut oleh pemkab/pemkot yang diberikan dua undang-undang sebelumnya dicabut. Seluruh kewenangan pemda di laut selanjutnya diserahkan ke tangan pemprov.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Merindukan partai berintegritas

Kita sangat respek dan menyambut baik niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperbaiki konstruksi pengelolaan kelembagaan parpol di mata publik melalui pembangunan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Ada empat poin penting sistem integritas yang digagas, yakni pendanaan parpol yang transparan dan akuntabel, rekrutmen pejabat publik melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol serta pengaturan dan penegakan kode etik.

Gagasan SIPP muncul manakala KPK galau berat karena sejak berdiri telah menjerat 891 koruptor dan 545 orang adalah politisi. Sedangkan sisanya kader partai yang terlibat perkara rasuah. Sampai saat ini, 61,17% pelaku diproses dalam kasus korupsi politik. Maraknya korupsi di sektor politik menjadi salah satu alasan kenapa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jalan di tempat (KPK, 2018).

SIPP diharapkan bisa membangunkan parpol dari tidur panjang selama ini yang selalu bergulat dengan kultur medioker. Partai politik yang diharapkan bertransisi menjadi institusi perpanjangan suara dan kepentingan rakyat pasca-reformasi terkadang menjadi ranah perwakilan kepentingan kaum elite menggunakan baju mentereng demokrasi.

Sebenarnya gerundelan soal parpol yang identik dengan krisis kefatsunan dan korup bukan hanya terjadi sekarang. Ketika Soekarno berorasi di forum pertemuan wakil pemuda pada 8 Oktober 1956, ia juga mengkritik partai yang penuh dengan sikut-sikutan. Ia mencontohkan Pemilu 1955 yang gaduh, empat partai besar (PNI, Masyumi, NU dan PKI) berhadapan dalam duel identitas, terjebak dalam dikotomis surga-neraka, sampai-sampai Masyumi mengeluarkan statemen penolakan pemakaman kaum komunis yang diidentikkan sebagai kafir hingga intimidasi terhadap warga konstituen di desa. Soekarno mengajak rakyat menguburkan partai.

Tahun 1962 Herbert Feith menulis buku berjudul The Decline of Constituional Democracy in Indonesia.Di buku itu ia menyorot keras soal kejatuhan sistem demokrasi parlementer. Karena kegaduhan dan konflik parpol yang berlarut-larut, termasuk korupsi yang begitu masif dan menyeret Tentara Nasional Indonesia hingga kemudian beralih ke era demokrasi terpimpin pada pertengahan 1959.

Kritik tersebut masih dibutuhkan saat ini dengan melihat kinerja parpol yang dibayang-bayangi kabut tebal inkonsistensi nilai etik-moral, memudarnya prinsip ideologis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang ditandai dengan perilaku korupsi berjamaah yang menyubur dari rahimnya.

Partai politik semakin ke sini semakin dilingkari indolensi visi demokratiknya untuk menjalankan esensi kedaulatan rakyat sehingga kinerja parpol lebih berbasis pada kesadaran atribut, jargon dan propaganda semu yang membelah hati rakyat.

Dalam hal pendanaan parpol misalnya, sejauh ini belum ada komitmen parpol untuk membangun integritas sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel. Dulu parpol mengeluhkan soal bantuan keuangan negara kepada parpol yang kecil (setiap suara sah yang diperoleh parpol mendapat Rp 108). Namun setelah pemerintah menyetujui kenaikan dana bantuan parpol 10 kali lipat menjadi Rp 1000 per suara sah, harapan agar celah korupsi bisa diminimalisir belum kunjung terwujud. Buktinya kepala daerah yang korupsi dengan motif pengembalian biaya politikyang besar dalam proses pilkada, terus saja terjadi hingga detik ini.

Menurut Polmark Indonesia, total bantuan keuangan untuk 10 parpol yang lolos ke DPR berdasarkan hasil pemilu mencapai Rp 13,2 miliar. Selain bantuan parpol untuk daerah yang nilai totalnya mencapai Rp 385,4 miliar. Dengan kenaikan 10 kali lipat, maka 10 parpol yang lolos ke DPR berhak menerima Rp 132 miliar.

Muncul pertanyaan, mungkinkah tambahan dana tersebut digunakan untuk proses pendidikan politik dan membiayai rutinitas operasional sekretariat partai sesuai mandat PP No 1/2018? Selama ini catatan penggunaan bantuan keuangan parpol tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat di laman resmi masing-masing parpol.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM: Lewat eksplorasi, ada secercah harapan

KONTAN.CO.ID – Target lifting minyak Indonesia tahun ini bakal meleset dari target 800.000 barel per hari. Paling banter, lifting emas hitam kita di 2018 hanya 770.000 barel. Itu berarti, negara kita masih harus mengimpor minyak dan BBM.

Indonesia mesti impor BBM lantaran kapasitas kilang di tanah air terbatas. Lalu, bagaimana cara pemerintah meningkatkan produksi minyak termasuk gas bumi? Apakah pemerintah juga akan mendorong pembangunan kilang?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan kepada wartawan Tabloid KONTAN Nina Dwiantika dan Azis Husaini.
Berikut nukilannya:

KONTAN: Lifting migas belum mencapai target, apa saja usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi?
ARCANDRA:
Usaha-usaha kami untuk meningkatkan produksi migas mulai dari kebijakan hulu sampai hilir.

Pertama, jangka pendek melalui improved oil recovery (IOR) dengan teknologi apapun yang bisa meningkatkan produksi migas dalam waktu singkat.

Kami berikan kesempatan dan kemudahan kepada siapapun, tidak ada yang tertutup. Terlihat, sudah ada yang mengerjakan dari beberapa perusahaan minyak atau service company. Komitmen kontrak mereka sudah berjalan dan ada yang berhasil.

Kedua, jangka menengah melalui enhanced oil recovery (EOR). Proses ini sedang berlangsung. Dan ketiga, jangka panjang melalui eksplorasi.  Untuk eksplorasi, proses ini butuh waktu yang panjang sekitar 6 sampai 10 tahun.

Tapi, kami tidak bisa bergantung terlalu besar pada eksplorasi. Soalnya, dalam jangka waktu 6 sampai 10 tahun yang berhasil hanya sekitar 20%.

Selama lima kali melakukan eksplorasi, cuma 1 kali yang berhasil. Ini belum selesai, dari 20% berapa akan keluar minyak? Mungkin baru akan keluar 10 atau bahkan 15 tahun lagi.

Jadi, kalau kami perbaiki iklim investasi hulu migas lewat eksplorasi, maka ada secercah harapan yakni 15 tahun hingga 20 tahun ke depan kita mendapatkan hasilnya.

Tapi ingat, itu hanya sebuah harapan, tidak ada jaminan, karena rasio keberhasilannya hanya 20%. Dan, itu merupakan realita bisnis di minyak dan gas. Kalau sekarang terjadi penurunan, artinya ada usaha-usaha tertentu yang mungkin belum maksimal di tahun-tahun sebelumnya.

KONTAN: Untuk dorong investasi, pemerintah berencana membuka data eksplorasi migas nasional. Kapan?
ARCANDRA:
Selama ini, ketika ingin ikut berpartisipasi pada blok migas, orang akan terkena biaya ketika ingin melihat data geologi. Padahal, belum tentu orang itu tertarik untuk membeli lapangan tersebut.

Nah ke depan, kami memberikan usulan, agar orang tidak perlu membayar ketika ingin melihat data-data. Dengan aturan yang akan datang, data ini boleh digunakan bagi yang berminat pada sebuah blok tanpa dipungut biaya.

Nanti, ketika orang tersebut sudah tertarik untuk membeli blok tersebut, baru kemudian dia akan membayar.

Kemudian, kalau kita menginginkan data seismik dengan hanya mengandalkan dana APBN, itu tidak cukup. Sebab, dana APBN hanya Rp 60 miliar–Rp 70 miliar.

Lalu, bagaimana cara bisa mengeksplor daerah ini? Kelak, kami ingin ada multi client yakni perusahaan bisa melakukan survei dengan izin kepada Kementerian ESDM.

Kami akan memberikan izin untuk bisa melakukan survei pada sebuah blok. Selama ini, perusahaan boleh melakukan survei tapi harus bayar.

Pertanyaannya: kita ingin mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari data, atau mengeksplor daerah-daerah yang tidak tereksplor sehingga memperoleh minyak, atau hanya menjual data? Kalau saya menginginkan blok-blok kita diminati oleh investor.

Jadi, perusahaan yang ingin melakukan survei bisa menggunakan dana sendiri tanpa perlu membayar data di awal. Harapannya adalah, hasil survei mereka bisa Kementerian ESDM manfaatkan untuk menjual blok-blok yang sudah diteliti itu.

Reporter: Azis Husaini, Nina Dwiantika
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan

Obat stabil 2019

Perdebatan mengenai prospek ekonomi Indonesia 2019 dalam sebulan terakhir makin hangat. Maklum, pelbagai pertimbangan kondisi ekonomi baik internal maupun eksternal tahun depan bakal menjadi pijakan membuat keputusan, terutama bagi pebisnis.

Banyak nada pesimistis, ada juga yang masih optimistis Indonesia bisa tumbuh minimal kisaran 5% seperti beberapa tahun terakhir. Apalagi berdasarkan pengalaman beberapa badai krisis baik kiris 1997-1998, krisis 2008, juga 2018.

Nada pesimistis muncul lantaran beberapa soal yang belum beres. Misalnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik dagang antara Amerika Serikat melawan China. Kondisi ini memantik otoritas moneter global membuat kebijakan moneter ketat, terutama di Amerika Serikat, dan Eropa.

Suka atau tidak, konflik ini akan menyeret negara-negara lain, termasuk Indonesia. Saat Amerika melarang produk asal China, maka produk yang punya garis keturunan bahan baku dari negeri itu bisa terancam masuk Amerika. Begitu juga sebaliknya.

Wajar jika ada kekhawatiran bakal berdampak pada ekspor Indonesia jadi ikut tersendat, terutama yang menuju ke dua negara itu. Apalagi fakta sekarang mayoritas produk ekspor terutama manufaktur, mayoritas membutuhkan bahan baku dari luar. Produk untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri termasuk untuk konsumsi juga sama, mengandalkan impor.

Ketegangan Amerika vs China ini juga membuat investor portofolio pilih cari aman, dengan mengoleksi produk keuangan berbasis dollar. Ini yang membuat kurs rupiah tidak kunjung stabil. Kalau beberapa pekan silam sempat terjun bebas, kini tetiba menguat drastis. Kondisi yang sama akan terus berulang di 2019.

Respon kebijakan pun tak jauh beda dari krisis-krisis sebelumnya. Paling mencolok adalah respon kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (7-DRRR). Kalau tahun ini naik 1,75% jadi 6%, tahun depan diprediksi naik lagi ke 6,5%.

Meskipun tak setinggi krisis-krisis sebelumnya, suku bunga tinggi ini jelas pahit bagi masyarakat ataupun pengusaha pemilik kredit, Tak adil kiranya kalau yang menanggung krisis cuma konsumen. Ada baiknya bank meminimalkan laba, agar sama-sama merasakan krisis.

Pemerintah juga jangan sembrono membuat kebijakan menarik dana asing atau menyetop proyek infrastruktur yang banyak memakai bahan impor, biar stabil tercapai.•

Syamsul Ashar

Reporter: Syamsul Ashar
Editor: Tri Adi

Reporter: Syamsul Ashar
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Mempermudah investor

Berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sekarang memang sudah semakin mudah. Berkat kemajuan teknologi, investor bisa melakukan jual beli saham cukup mengandalkan ponsel pintarnya. Seorang investor yang saya kenal malah menggunakan dua ponsel untuk trading saham, satu untuk mengawasi pergerakan harga, satu lagi untuk riset berita.

Selain itu, lima tahun yang lalu, membeli satu lot saham butuh duit lebih banyak ketimbang saat ini. Maklum, dulu satu lot saham berisi 500 saham. Baru mulai Januari 2014, BEI menerbitkan aturan baru di mana satu lot saham ditetapkan hanya sebanyak 100 saham.

Jadi, investor tidak perlu modal besar untuk membeli saham. Contoh, investor membeli BBCA. Jumat (30/11) lalu, harganya Rp 26.050 per saham. Kalau BEI masih memakai aturan 1 lot berisi 500 saham, artinya investor butuh dana Rp 13,03 juta untuk membeli satu lot saham BBCA. Di aturan saat ini, investor cuma butuh duit Rp 2,61 juta untuk membeli satu lot saham BBCA.

Ke depan, BEI punya rencana kembali menurunkan jumlah saham dalam satu lot. Rencana ini sudah mulai didengungkan Inarno Djajadi, saat mulai melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama BEI pertengahan tahun ini.

Otoritas bursa saham Indonesia masih merumuskan berapa besaran satu lot yang pas. Pilihannya, isi satu lot saham mungkin akan diturunkan jadi 20 saham hingga 50 saham.

Buat investor saham individu, terutama yang modalnya tidak terlalu besar, tentu ini jadi berita positif. Membeli saham bakal makin mudah. Ambil contoh, untuk membeli satu lot BBCA, bila satu lot cuma berisi 50 saham, investor cuma butuh duit Rp 1,3 juta.

Apalagi kalau mau membeli saham SRIL, yang harganya Jumat lalu cuma Rp 360. Satu lot saham SRIL cuma seharga Rp 18.000.

Kebijakan ini memang bisa membuat investasi saham makin menarik, terutama buat investor pemula dan investor yang kantongnya tidak terlalu tebal. Apalagi, BEI memang tengah menyiapkan segambreng program untuk menggenjot jumlah investor ritel, termasuk memperbesar penjatahan saham IPO investor ritel lewat e-bookbuilding.

Tapi, sosialisasi soal investasi di pasar modal tidak boleh berhenti. Pelaksanaan good corporate governance emiten juga perlu ditingkatkan. Jadi, bukan cuma meningkatkan jumlah investor, bursa juga perlu meningkatkan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan di bursa saham.•

Harris Hadinata

Reporter: Harris Hadinata
Editor: Tri Adi

Reporter: Harris Hadinata
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Parpol yang caper

Jadi pemilih cerdas akan jadi semakin menantang di Pemilu 2019. Walau masa kampanye lebih dari enam bulan, yang gencar berkampanye dan selalu jadi perhatian masyarakat hanyalah para calon presiden dan pasangannya. Padahal yang harus kita pilih bukan hanya presiden dan wakilnya.

Harap ingat, di bilik suara nanti kita mendapatkan 5 kertas suara, yaitu memilih DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, DPD-RI, dan presiden dengan wakil presiden. Mungkin Anda dalam hati sudah memilih capres dan wakilnya. Atau bahkan Anda sudah “berbaku hantam dengan teman atau keluarga demi calon pilihan. Tapi berapa banyak yang sudah mulai mencermati pilihan di 4 kartu lainnya? Kalau Anda sudah melakukannya, Anda termasuk manusia langka.

Semua teman yang saya tanyakan tentang pilihan calon legislatifnya malah kaget. Mereka baru menyadari banyak peer belum dikerjakan para pemilih di Pemilu 2019. Beberapa dari mereka akhirnya tidak mau pusing dan memutuskan tidak memilih siapa pun.

Perilaku kebanyakan politisi di negeri ini memang sudah ada dalam taraf yang begitu memuakkan banyak orang. Orang-orang tidak pernah bisa melihat politisi yang punya integritas dan mau memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dari hari ke hari kita semua hanya bisa mendengar operasi tangkap tangan dan korupsi dari para politisi.

Tapi tidak mampu memenangkan suara di Pemilu 2019 ini adalah pertaruhan besar. Tanpa suara cukup, mereka tak akan punya kursi di mana pun. Memasang spanduk di berbagai sudut kota sepertinya tidak banyak membantu mengangkat elektabilitas mereka.

Mungkin itulah sebabnya beberapa partai mencoba berkampanye dengan caranya menarik perhatian para calon pemilih. Sepertinya misalnya kontroversi pernyataan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sikapnya untuk menolak Perda Syariah. Sayangnya, PSI tak bisa menghitung berapa pemilih yang jadi memilih PSI dan berapa yang kabur gara-gara sikap tersebut.

Mungkin paling aman adalah memberi janji seperti dilakukan ketua tim pemenangan PKS. PKS berjanji menghapus pajak sepeda motor dan menerapkan SIM seumur hidup tentunya untuk menarik hati 100-an juta pengendara sepeda motor di negeri ini.

Selain menjadi cerdas, sebagai pemilih Anda pun sebaiknya jadi pemilih bijak. Melihat jauh ke depan, tak tergiur iming-iming uang atau keuntungan sesaat.•

Djumyati Partawidjaja

Reporter: Djumyati Partawidjaja
Editor: Tri Adi

Reporter: Djumyati Partawidjaja
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Rupiah dan pembangunan pasar utang lokal

Kurs rupiah yang sempat merosot menjadi Rp 15.000 per dollar AS memberikan sinyal keras ada masalah pada struktur ekonomi kita. Salah satu penyebab adalah besarnya aliran dana ke luar negeri dalam bentuk valas karena besarnya utang korporasi Indonesia dalam denominasi nonrupiah. Korporasi terpaksa berutang dalam denominasi non rupiah karena pasar utang domestik masih terlalu kecil.

Di negara berkembang Asia, pasar surat utang korporasi di Indonesia dapat dikategorikan sangat tertinggal (BIS, 2006) jika perbandingannya adalah produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan Asian Bond Online ADB, rasio nilai pasar surat utang korporasi terhadap GDP di Indonesia hanya 2,21%. Bandingkan dengan rasio pasar utang korporasi di Malaysia sudah mencapai 40%. Bahkan, di Korea Selatan, rasio itu sudah menembus angka 90%.

Melihat kondisi tersebut, perlu segera diidentifikasi faktor penghambat perkembangan surat utang korporasi di Indonesia. Dan perlu dirumuskan langkah untuk bisa memperbaiki ke tingkat yang lebih baik lagi.

Yang jelas, krisis moneter yang melanda Asia Timur di 1998 menyadarkan pemerintah di negara tersebut bahwa pasar surat utang korporasi domestik memiliki peran penting dalam sistem keuangan suatu negara. Keseimbangan sumber pendanaan antara perbankan dan pasar surat utang menjadi faktor utama rentannya perekonomian sebuah negara.

Pasar surat utang korporasi yang berkembang baik dapat mencegah terulangnya permasalahan currency dan maturity mismatches yang menyebabkan banyak perusahaan dan bank bangkrut secara bersamaan.

Studi World Bank (2006) menunjukkan semakin seimbang peran surat utang korporasi dibandingkan dengan kredit bank, ekonomi dapat tumbuh lebih pesat dan risiko sistemik pada sektor finansial dapat lebih dikendalikan. Pasar surat utang korporasi juga bisa menciptakan pula market discipline yang melalui beberapa mekanisme. Salah satunya pelaporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Peran pasar surat utang korporasi yang lebih kuat juga dapat mengawasi aktivitas perbankan dalam penentuan bunga dan penyaluran kredit ke sektor yang lebih produktif. Pasar surat utang bukanlah kompetitor bagi perbankan melainkan komplementer karena surat utang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal panjang tenor, besar pinjaman, dan fleksibilitas diubah menjadi kepemilikan saham debitur.

Lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank juga mendorong pembangunan pasar surat utang domestik yang kuat di setiap negara berkembang. Semua pihak concern terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian yang terancam karena pincangnya sumber pendanaan domestik karena ketertinggalan perkembangan pasar surat utang domestik.

Surat utang korporasi diharapkan dapat diakses bukan saja oleh perusahaan konglomerat besar namun juga perusahaan kecil dan menengah. Sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk menstimulasi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Negara berkembang di Asia saat ini memiliki kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur yang besar.

Proyek itu memiliki efek multiplier yang besar ke berbagai industri pendukung. Karena itu tersedianya sumber pendanaan yang sesuai dan tepat sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan yang ada di negara berkembang Asia. Kerja sama antar negara ASEAN dan negara Asia lainnya telah menghasilkan beberapa inisiatif dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerja sama untuk membangun surat utang korporasi di negara masing-masing,

Tahun 2002, negara ASEAN+3 meluncurkan ASEAN Bond Market Initiative (ABMI) untuk mendorong perkembangan pasar surat utang pemerintah dan korporasi domestik serta meningkatkan jumlah dan keragaman surat utang yang diemisi serta emitennya. Tahun 2003 Asian Bond Fund fase pertama diluncurkan oleh semua bank sentral dari negara EMEAP (Executives’ Meeting of East Asia and Pacific).

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Kinerja bank naik di 2019

Prospek emiten bank tahun depan akan jauh lebih baik. Kondisi ini juga menjadi gambaran bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia di tahun depan. Karena seperti diketahui jika perbankan adalah urat nadi perekonomian sebuah negara.

Banyak faktor yang membuat sektor keuangan ini akan baik seperti kemampuan bank dalam menahan serbuan sentimen negatif yang mendera di 2018, mulai dari pelemahan rupiah, hingga tren bunga acuan yang terus naik.

Tapi nyatanya, perbankan di Indonesia mampu mengerek pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit pada kuartal III tahun ini yang berada di level 12,75% sudah berada di atas proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni naik 10% sampai 12% secara tahunan. Tak hanya itu, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), rasio kredit macet perbankan menurun di 2,65% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,93%.

Ini membuktikan, perbankan masih dapat menyalurkan kredit dengan baik. Tahun depan, potensi bisnis perbankan akan kian stabil karena bank rajin efisiensi. Tak hanya itu, bank juga berupaya meningkatkan fee based income untuk menekan potensi penurunan margin bunga bersih di saat tren bunga naik.

Tahun depan, saya prediksikan kredit akan tumbuh minimal sama dengan tahun 2018. Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Selain itu, pasca pesta politik perbankan juga akan kembali menggenjot kredit karena permintaan akan meningkat seiring kepastian akan pemerintahan yang baru.

Di sisi lain, kepercayaan investor pun akan meningkat terlihat dari arus modal asing kembali masuk dan mulai membeli efek di dalam negeri. Ini juga sinyal positif bagi industri perbankan. Apalagi laju pergerakan rupiah yang akan lebih stabil juga membuat industri keuangan akan lebih baik. Likuiditas perbankan yang semakin longgar diharapkan dapat diimbangi dengan penyaluran kredit tepat sasaran.•

William Surya Wijaya
Analis Indosurya Sekuritas

Reporter: Yoliawan H
Editor: Tri Adi

Reporter: Yoliawan H
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Mesra bagi rakyat kecil

Momok terhadap wajah baru rentenir yang kini memanfaatkan website maupun aplikasi daring untuk menjaring nasabah/debitur masih belum sirna. Mungkin bagi sebagian debitur yang “kena batunya” lantaran harus menanggung beban kewajiban angsuran besar akan mengeluh dan berteriak. Tapi, mereka yang masih mengandalkan tawaran dana mudah dengan cicilan ringan, rentenir ini masih dianggap bagian dari solusi.

Di satu sisi, meski beroperasi tak berizin, kian maraknya tawaran pinjaman lunak dengan syarat mudah dan cicilan ringan menunjukkan bahwa masih cukup besar pasar kebutuhan pinjaman lunak. Belum banyak solusi yang ditawarkan lembaga keuangan maupun pemerintah terhadap segmen masyarakat yang umumnya unbankable itu. Transformasi jasa pinjaman ritel dari layanan pintu ke pintu beralih ke daring mengikuti tren penggunaan teknologi dalam hidup sehari-hari yang sudah kian meluas.

Tapi, bukan berarti tidak ada upaya untuk mencari solusi. Jaringan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit (credit union) sudah digalakkan, tetapi tetap saja tak mampu menjangkau segmen masyarakat ini. Salah satu contoh terbaru yang cukup menarik perhatian adalah program kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Program pinjaman lunak tanpa bunga jangka waktu setahun ini hasil kerjasama dengan Bank Jawa Barat Banten (BJB) dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Syarat mengajukan kredit Mesra adalah membentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal lima orang dan maksimal 10 orang. Setelah disetujui oleh DKM, kredit akan disalurkan dengan nilai pinjaman mulai Rp 500.000 hingga Rp 5 juta per orang.

Program yang telah berhasil dijalankan di Kota Bandung saat Ridwan masih menjadi Walikota itu menjadi solusi bagi masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk akses permodalan, tanpa harus tergantung pada rentenir. Dengan tawaran tanpa bunga dan risiko macet kecil karena bergabung pada komunitas yang saling kenal dan bisa saling mengingatkan, program ini bisa menjadi salah satu solusi menjawab problem sosial masyarakat kecil yang bisa ditiru oleh daerah lain.

Kalau hanya mempertimbangkan bisnis, mungkin program semi-sosial ini tak akan pernah jalan. Tapi, jika didasari komitmen mengangkat harkat masyarakat, upaya kecil pun akan membuahkan hasil.•

Bagus Marsudi

Reporter: Bagus Marsudi
Editor: Tri Adi

Reporter: Bagus Marsudi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Mengurai persoalan likuiditas unit syariah

Industri perbankan di tahun 2018 ini penuh tantangan, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Kendala dari sisi hulu adalah melambatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Hingga kuartal ketiga 2018, DPK yang mengalir ke unit usaha syariah hanya tumbuh 18,4% year on year.

Dari sisi hilir, pertumbuhan pembiayaan unit usaha syariah per Agustus 2018 mampu menembus 33,47% secara tahunan. Praktis, likuiditas unit usaha syariah pada kuartal ketiga 2018 cenderung mengalami pengetatan. Artinya, ruang gerak unit syariah amat sempit.

Lebih tingginya volume pembiayaan dibanding DPK mendorong kenaikan financing to deposit ratio (FDR). Per Agustus 2018, misalnya, posisi FDR, bahkan mencapai 111,76% naik dari posisi 99,14% setahun sebelumnya. FDR unit syariah ini sudah berada jauh di atas FDR industri bahkan prudential limit 92%.

Di satu sisi, melesatnya besaran FDR sejatinya menunjukkan fungsi intermediasi unit usaha syariah berjalan lancar. Fungsi intermediasi menghubungkan antara pemilik dana berlebih dengan pihak yang butuh dana. Unit usaha syariah mengumpulkan DPK yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana para debitur.

Di sisi lain, tingginya FDR membersitkan kekhawatiran pemilik DPK. Karakteristik DPK unit syariah bersifat jangka pendek. Sementara, penyaluran kreditnya mayoritas teralokasi pada subsektor perumahan yang berspektrum jangka waktu lebih panjang dengan tenggat yang pasti sesuai kontrak. Konsekuensinya, unit usaha syariah rentan terpapar risiko ketidaksesuaian (mismatch) pendanaan.

Risiko itu lebih lanjut membawa unit syariah pada risiko likuiditas. Unit usaha ini boleh jadi tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. Lantaran bisa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

Risiko mismatch pendanaan dan risiko likuiditas sejatinya sudah diantisipasi sebelumnya oleh otoritas moneter melalui pelonggaran ketentuan giro wajib minimum (GWM) dan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) yang berlaku per 1 Oktober 2018. Besaran GWM dan PLM direlaksasi lagi pada November 2018. Sayang, tenggat dua minggu untuk keduanya diklaim terlalu lemah untuk merawat likuiditas unit usaha syariah.

Pokok persoalannya, porsi DPK dalam struktur pendanaan unit syariah masih dominan. DPK utamanya jenis CASA (current account and saving account) tergolong sebagai dana berbiaya murah. Alhasil, tensi kompetisi perebutan CASA antar unit usaha syariah dan bank umum syariah niscaya akan menajam.

Sebagai catatan, di Indonesia terdapat 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah. Dengan disparitas kekuatan finansial lintas bank, hanya bank syariah dan unit syariah besar yang mampu meraup DPK. Sementara lembaga terkait yang kecil mengalami kesulitan likuiditas karena mahalnya biaya dana.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan