Perjudian besar bagi Bulog

Skema baru yang melonggarkan Bulog dalam pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) bisa jadi solusi penyeerapan gabah petani. Namun pendekatan ini menjadikan Bulog seperti perusahaan swasta.

Bulog harus bersaing dengan perusahaan swasta, harus kompetitif dan sementara tetap harus mendapatkan barang. Ini menjadi perjudian yang sulit.

Ketika beras-beras yang dikuasai Bulog sudah berumur empat bulan atau kualitasnya turun, ada kewajiban untuk dikeluarkan. Bulog harus memastikan pasarnya untuk mengeluarkan stok. Untuk itu, Bulog harus punya outlet tempat penyalurannya.

Kemudian, saat musim panen raya, harga beras dan gabah rendah jatuh. Padahal saat bersamaan misalnya terdapat 1 juta beras yang wajib dikeluarkan Bulog akibat telah berumur 4 bulan atau kualitasnya sudah turun. Peluang Bulog menjual akan sulit.

Untuk Bulog, ini merupakan perjudian besar. Ketika menyerap beras dengan harga tinggi. Namun ketika menjual cuma bisa menjual dibawah harga tersebut.

Kebijakan ini juga tak sesuai dengan sejarah pendirian Bulog. Bulog tidak didesain untuk berkompetisi dengan swasta. Tapi dia didesain untuk bekerja sama dengan koperasi dan penggilingan. Ketika terjadi surplus produksi yang menyebabkan harga jatuh, Bulog turun ke pasar untuk menyerap surplus produksi agar petan terlindungi.

Ketika Bulog berubah menjadi perusahaan swasta, menjadi pertanyaan penting apakah Bulog bisa dan siap? Sebab, dari laporan keuangan Bulog, sumbangan dari usaha komersial belum signifikan hanya dalam porsi 25%.

Pemerintah lebih baik meninjau kebijakan yang sudah ada, efektif belum? Seperti ketetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 3.700 per kg yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Di lapangan, HPP menjadikan Bulog tidak bisa serap gabah petani.•

Khudori
Pengamat Pangan

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Tri Adi

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Angot-angotan

Pembatasan penggunaan kantong plastik kembali menggema beberapa waktu terakhir. Isu lingkungan menjadi faktor pemicu utamanya. Faktor itu pula yang mendasari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan aturan pengurangan kantong plastik pada ritel modern. Hanya saja, kebijakan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan memberlakukan pelarangan atas penggunaan kantong plastik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, akan segera memberlakukan pelarangan kantong kresek dalam waktu dekat. Saat ini Pemprov DKI tengah menggodok peraturan gubernur yang khusus mengatur penggunaan kantong plastik. Pun demikian dengan Pemkot Bogor yang akan memberlakukan kebijakan ini per 1 Desember 2018. Demam anti plastik juga merambah restoran-restoran cepat saji di Indonesia. Dua pekan terakhir, McDonalds dan Kentucky Fried Chicken juga sudah tidak menyediakan lagi sedotan plastik di gerainya.

Sejatinya, pemerintah Indonesia sudah pernah menerapkan pembatasan penggunaan kantong plastik pada Februari 2016 lalu. Caranya dengan menerapkan kebijakan plastik berbayar di setiap gerai ritel modern. Namun, karena payung hukum yang belum jelas, kebijakan tersebut tak efektif.

Agar tidak gagal lagi, sepertinya pemerintah harus belajar dari Rwanda. Negara di Afrika Timur ini sudah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut, tepatnya pada 2008. Hebatnya, mereka berhasil. Apa resepnya? Sanksi yang tegas. New York Times pada 28 Oktober 2017 lalu pernah mengupas mengenai kebijakan pelarangan plastik di Rwanda. Mengutip situs media online AS itu, di Rwanda, kantong plastik sama haramnya dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Jika ada yang mengimpor, memproduksi atau menjual kantong plastik dan plastik kemasan akan mendapatkan sanksi berupa penjara dan denda yang tinggi karena kegiatan tersebut merupakan tindakan ilegal.

Berkaca dari Rwanda, jika memang pemerintah serius ingin menangani hal ini, penerapan kebijakan jangan dilakukan angot-angotan. Selain penolakan pelaku ritel atas pelarangan penggunaan kantong plastik, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penggunaan kantong plastik rumah tangga dan toko kelontong. Itu sebabnya diperlukan payung hukum yang mengikat seluruh warga dan berlaku menyeluruh, bukan setengah-setengah. Jika tidak, kebijakan ini akan kembali titik nol seperti yang sudah-sudah.•

Barratut Taqiyyah Rafie

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie
Editor: Tri Adi

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Melihat kembali potensi ekonomi digital

Masa depan adalah ekonomi digital. Maka, beralasan jika hasil riset Mc Kinsey & Company menegaskan potensi sangat besar dari ekonomi digital. Fakta ini didukung temuan belanja online yang tahun 2017 mencapai US$ 8 miliar dan akan menembus US$ 65 miliar (Harian KONTAN, 22 November 2018).

Potensi ekonomi digital tersebut tidak bisa terlepas dari perkembangan internet yang semakin mudah dan murah. Selain itu, aspek pembiayaan yang juga semakin mudah memberikan dampak simultan dari potensi dari ekonomi digital ke depan. Realitas ini menjadi peluang dan tantangan di semua aspek. Bukan hanya lembaga pembiayaan, tapi juga logistik pengiriman. Termasuk regulasi yang berlaku.

Jika dicermati, potensi ekonomi digital tidak terlepas dari perubahan perilaku dari konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Betapa tidak, persepsi tentang belanja saat ini tidak lagi terfokus kepada perpindahan dari rumah ke mal atau pasar swalayan tapi juga bisa berubah dari tunai ke non-tunai, dari katalog belanja ke klik dan dari model tradisional yang offline ke model belanja modern yang online.

Hal ini juga didukung keberadaan armada transportasi online. Sehingga memungkinkan transaksi tanpa harus keluar rumah, termasuk juga aspek layanan Go Food. Artinya, era digitalisasi memungkinkan terjadinya perubahan perilaku belanja.

Potensi besar dari ekonomi digital tentunya harus juga didukung dengan regulasi atau kebijakan yang konstruktif termasuk salah satunya adalah di bidang fintech.atau teknologi finansial (tekfin). Meskipun demikian, persoalan tekfin juga harus dicermati karena Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan di tahun ini ada 200 pengaduan pembiayaan tekfin yang terdiri bunga pinjaman yang mencekik dan teror penagihan pinjaman.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 341 tekfin yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga beralasan jika YLKI merekomendasikan kepada OJK agar keberadaan tekfin ilegal tidak merugikan dan meresahkan masyarakat. Terkait ini, tekfin diprediksi menyalurkan kredit sampai Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini. Realitas itu mengacu data OJK sampai Agustus 2018 penyaluran tekfin peer to peer atau P2P mencapai Rp 11,7 triliun.Yang juga menarik dicermati ternyata ancaman tekfin ilegal terus bertambah dan data dari Kominfo menegaskan sampai Senin 26 Nopember jumlahnya mencapai 385 aplikasi (Harian KONTAN, 27 November 2018). Realitas ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan tekfin dalam konteks pembiayaan meski di sisi lain fakta ancamannya tetap harus diwaspadai karena bisa memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat.

Artinya, pengawasan oleh pihak terkait, terutama OJK menjadi sangat penting agar jangan sampai terjadi seperti kasus Pakto 27/1988 yang kemudian memicu booming perbankan dalam konteks kuantitas meski tidak sepadan dengan aspek kualitasnya. Sehingga akhirnya memicu sentimen terhadap kepercayaan masyarakat.

Eksistensi tekfin dalam memacu potensi ekonomi digital memang tidak diragukan lagi dan karenanya pemerintah melalui OJK berkepentingan memacu peran tekfin terutama mendorong penggunaan teknologi itu sebagai platform inklusi keuangan terutama meningkatkan akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), selain potensi lain dalam pembiayaan berbasis ekonomi syariah.

Hal ini tidak terlepas dari eksistensi tekfin yang memiliki penetrasi tinggi sehingga dapat menjangkau semua kalangan yang ada di masyarakat. Mengacu Fintech Report 2017 saat ini ada 196 tekfin rintisan yang memiliki investasi US$ 176,75 juta dan sampai Agustus 2018 fintech P2P lending yang ada di Indonesia mencapai 70 perusahaan dengan akumulasi pinjaman Rp 11,68 triliun atau tumbuh 355,73% dari periode serupa tahun lalu.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan